Ketum Ormas FBB, H. Moch. Soleh MA. Sikapi PPDB Provinsi Banten
Tangerang. Beranda Indonesia7. Masa penerimaan peserta didik baru, khususnya di tingkat SLTA, ternyata masih di liputi kekhawatiran akan adanya praktik jual beli bangku sekolah yang di lakukan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi dalam PPDB tahun 2025. Sistem PPDB khususnya di provinsi Banten, di sikapi oleh Ketua Umum Ormas Front Banten Bersatu ( FBB ), H. Moch. Soleh MA., dengan rasa keprihatinan.
Saat di jumpai di kantor Sekretariat Ormas FBB, H. Moch. Soleh, menyatakan, " Dalam rangka penerimaan murid baru SMAN dan SMKN, sangat memprihatinkan dari tahun ke tahun. Banyak kejanggalan di lapangan yang terjadi. Kalau bicara ketentuan aturan, itu mungkin sudah benar alasan untuk meringankan beban masyarakat, tetapi kejadian di lapangan banyak terjadi ketentuan itu di manfaatkan, menjadi praktik manipulasi oknum oknum yang mencari penghasilan yang gak wajar. Kadang kebijakan di salah gunakan menjadi persekongkolan mencari upeti ", tutur H. Moch. Soleh, pada Jum'at ( 20/6/2025 ).
" Maka dari itu, kami dari ormas Front Banten Bersatu (FBB) siap mengawal dan mencari bukti bukti kejanggalan di lapangan. Kalau kebijakan itu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, is ok. Tetapi kalau kebijakan itu hanya akal akalan persekongkolan mencari upeti hingga merugikan pihak lain, maka kami siap mengawal sampai ke ranah hukum ", ujar H. Moch Soleh MA., yang juga sebagai Ketua DPW Pas Gibran ( Relawan Prabowo - Gibran ) dan Ketua Koordinator Bolonemase Provinsi Banten ( Relawan Prabowo - Gibran ).
" Rata rata yang di rugikan dan di permainkan oleh mereka adalah wong cilik. Sikap itu jelas bersebrangan atau berlawanan dengan niat baik Bapak kita Bapak Presiden dan Wakil Presiden, yang mana beliau selalu mengumandangkan rakyat harus senang dan sejahtera. Tidak ada lagi di pusingin mikirin pendidikan dan kehidupan. Untuk itu kami berharap khususnya kepada Gubernur Banten dan umumnya kepada Gubernur di seluruh Indonesia, untuk memperhatikan dan mengawasi lebih ketat kinerja di jajaran bawahnya, khususnya di Dinas Pendidikan, agar tidak terjadi praktek transaksi atau jual beli atau manipulasi demi mencari keuntungan pribadi yang dilakukan oleh oknum yang merusak sistem PPDB dalam penerimaan peserta didik baru, khususnya di tingkat SMA dan SMK atau yang sederajat, sehingga masyarakat tidak dirugikan saat putra atau putrinya mendaftar di SMAN atau SMKN ", pungkas H. Moch. Soleh.
( Cikman )
