Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang Ketok Palu, Tetapi Ironis, 85% Kursi Dewan Kosong
TANGERANG.BERANDAINDONESIA7 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, kembali menggelar rapat Paripurna pembahasan penetapan atau pengesahan 7 Raperda , pada Rabu (28/12/2022).
Tetapi sungguh ironis, dalam rapat tersebut banyak terlihat kursi parlemen kosong, 85 % anggota dewan, tidak mengikuti rapat tersebut alias absen. Yang hadir tidak lebih dari 9 orang anggota dewan.
Dari 9 kursi yang terisi, Fraksi PDI-P hanya dihadiri oleh satu peserta, begitupun dengan PKB dan Nasdem, juga hanya dihadiri oleh 1 anggota, Gerindra, Golkar dan PKS dihadiri masing-masing 2 anggota dewan.
Sedangkan, beberapa perserta dari partai lain seperti PPP, PAN, PSI dan Demokrat tidak datang menghadiri rapat paripurna.
Asep Wawan Wibawan, seorang jurnalis yang seringkali mengkritisi Anggota DPRD dalam artikelnya, menyampaikan, bahwa hal tersebut akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen.
" Ironis, kok anggota dewan yang dipilih dan dipercaya sebagai wakil rakyat, bisa secara serempak tidak mengikuti rapat paripurna, wakil rakyat yang dipilih dan dipercaya itu harus eksis dan berani dengan vokal menyuarakan kepentingan masyarakat secara umum, khususunya di setiap pertemuan atau rapat - rapat dewan di gedung Parlemen " kata Asep Wawan Wibawan, yang saat ini masih dipercaya sebagai ketua DPC Media Center Indonesia ( MCI ) Kota Tangerang.
Asep Wawan Wibawan menambahkan, " bahwa, bila kondisi atau sikap anggota dewan terkesan pasif, tidak proaktif, apalagi kurang peduli, maka tidak menutup kemungkinan seusai pemilu 2024 akan semakin banyak kursi yang kosong diparlemen, bila tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan semakin menurun, tidak menutup kemungkinan hasil proses pesta demokrasi Pileg 2024 di parlemen akan banyak kursi yang kosong " , ujar Asep, yang ditemui awak media dikediamannya, pada Kamis ( 29/12/2022 ).
Lebih lanjut Asep Wawan Wibawan juga sudah mencoba menghubungi ketua, wakil ketua dan beberapa anggota DPRD Kota Tangerang, namun sampai berita ini di turunkan belum mendapatkan tanggapan.
Sementara itu, seorang pemerhati Parlemen Kota Tangerang, Muhamad Sodiq, mengatakan, bahwa jumlah peserta rapat yang hadir belum mencapai untuk quorum dalam pengesahan Raperda yang dibahas.
" Kita kan tahu, untuk mencapai kourum paling tidak dibutuhkan 50 % persen ditambah 1 orang, jadi untuk mencapai jumlah ini dengan peserta yang tidak sampai 10 orang, ya belum cukuplah ", ujar Sodiq.
Asep yang juga salah satu wartawan media online, menilai, ketidakhadiran sejumlah peserta rapat paripurna ini, sebagai bentuk tidak profesionalnya sejumlah orang di instansi ini dalam bekerja untuk rakyat.
" Anggota DPRD kan seharusnya bekerja untuk rakyat, bagaimana bisa dalam rapat penting untuk pengesahan raperda yang bahwasanya untuk rakyat juga ini mereka tidak hadir," tegas Asep
Seorang warga kota Tangerang, yakni, Dedi Soleh, saat diminta tanggapan terkait kinerja anggota dewan, mengatakan, " anggota dewan dipilih oleh rakyat untuk mewakili suara rakyat, jadi harus amanah, bekerjalah untuk rakyat demi kepentingan rakyat, kalau sidang untuk kepentingan rakyat, harus hadir jangan mangkir ", ujar warga kecamatan Periuk ini.
Lebih lanjut, Asep berharap, agar kedepannya hal seperti ini tidak terjadi lagi, mengingat ada banyak hal yang harus dilakukan untuk membantu rakyat, dan salah satunya ada di pengesahan Raperda ini, diharapkan pula agar anggota dewan bisa lebih maksimal lagi dalam melayani masyarakat, hal kecil walaupun cuma kehadiran, ini juga sangat penting, jangan mau enaknya saja, tapi ingat kita bekerja untuk rakyat bahkan hingga tetes keringat terakhir," pungkasnya.
( ms/ir/aa )
